Ada LPI, Menko Airlangga Sebut Pertama Kali Indonesia Punya Lembaga Dorong Aset Bekerja
Menteri Koordinator Sektor Ekonomi, Airlangga Hartarto, menjelaskan Instansi Pengurus Investasi (LPI) menjadi salah satunya penggerak perkembangan ekonomi baru. Untuk pertamanya kali, Indonesia mempunyai instansi yang menggerakkan asset untuk bekerja.
SITUS SLOT ONLINE TERPERCAYA DAN TERBAIK
Instansi Pengurus Investasi (LPI) sah tercipta dan ditata dalam Ketentuan Pemerintahan (PP) Nomor 74 tahun 2020. PP itu adalah ketentuan turunan dari Undang-undang 11/2020 mengenai Cipta Kerja, yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 14 Desember 2020 dan diundangkan satu hari sesudahnya.
"Ini jadi penggerak yang baru. Sebab kita untuk pertamanya kali memiliki instansi yang menggerakkan asset untuk bekerja," katanya, Kamis (24/12/2020).
Ia menjelaskan sejauh ini, Indonesia cuman memiliki dua kaki untuk lakukan investasi. Pertama investasi langsung lewat Tubuh Pengaturan Penanamam Modal (BKPM), bagus di dalam takut atau luar negeri.
Ke-2 investasi tidak langsung melaluo pasar modal. Ke-2 nya sama berbasiskan pembiayaan. "Hingga adanya LPI ini pangkalannya ialah ekuitas dan karakternya periode panjang jadi perbedaan semua dapat dituntaskan," tambah ia.
Seperti dijumpai, modal LPI mengambil sumber dari pelibatan modal negara dan/atau sumber yang lain. Besaran modal LPI dipastikan sejumlah Rp 75 triliun.
Tetapi, dana minimum yang dipakai selaku penyerahan modal awalnya sebesar Rp 15 triliun. Pemenuhan modal saat setoran awalnya dikerjakan secara setahap sampai tahun 2021.
Kuasa LPI ditata di Pasal 7 PP 74/2020, yaitu lakukan peletakan dana dalam instrumen keuangan, jalankan aktivitas pengendalian asset, lakukan kerja sama dengan faksi lain terhitung substansi dana perwalian (kepercayaan fund), tentukan calon partner investasi, memberi dan terima utang, dan/atau menatausahakan asset.
Secara organisasi, LPI terbagi dalam Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. Dewan Pengawas dijabat oleh Menteri Keuangan selaku ketua merangkap anggota, Menteri BUMN selaku anggota, dan tiga orang elemen profesional selaku anggota.
Sesaat, Dewan Direktur sejumlah lima orang yang semuanya berawal dari elemen profesional. Anggota Dewan Direktur diangkat dan dihentikan oleh Dewan Pengawas.
Wabah Covid-19 berkelanjutan sudah meleleh lantahkan ekonomi Indonesia pada 2020 ini. Tetapi, perkembangan ekonomi diprediksikan akan bangkit kembali pada 2021 kedepan.
Plt Deputi Sektor Ekonomi Kementerian Rencana Pembangunan Nasional/Tubuh Rencana Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti memprediksi, perkembangan ekonomi nasional akan ada di range 4,5-5,5 % dengan titik tengah 5 % pada tahun depan.
Tetapi, menurut perhitungannya, Indonesia perlu penghasilan investasi sampai Rp 5.900 triliun supaya perkembangan ekonominya jadi 5 %.
"Untuk capai perkembangan perekonomian Indonesia sejumlah 5 %, diperlukan investasi sejumlah 5.800 triliun sampai 5.900 triliun," kata Amalia dalam sesion teleconference, Selasa (22/12/2020).
Berdasarkan catatan Bappenas, Amalia meneruskan, keperluan investasi itu sejumlah besar akan dikontribusikan oleh bidang swasta. "Dengan begitu, bidang swasta mempunyai peranan yang penting dalam menggerakkan perkembangan ekonomi kita di 2021," tambahnya.
Amalia juga yakini, penghasilan investasi Indonesia pada 2021 kelak akan alami pemulihan, dengan perkembangan 6,4 %. Hingga peranan investasi pada perkembangan perekonomian Indonesia akan memberi andil 31,5 %.
Ia juga mengharap, investasi lokal lagi bertambah, dengan prediksi nilai penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk industri pemrosesan capai Rp 270 triliun.
"Tentu saja ini akan disokong implikasi Undang-Undang Cipta Kerja, dan cuaca ketenagakerjaan yang aman pada investor," tutur Amalia.
Pemerintahan menyaksikan beberapa tanda pembaruan di kuartal III 2020, walau angka perkembangan ekonomi terkontraksi minus 3,49 %, yang menggerakkan Indonesia masuk krisis ekonomi. Perkembangan negatif ini juga mempunyai potensi masih bersambung sampai akhir ta...
